Banggar Sepakati Pendapatan dalam APBD Perubahan 2013 Berkurang Rp 699 Juta

Badan Anggaran DPRD Kota Surakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah ( TAPD ) Kota akhirnya mensepakati Rancangan Perubahan APBD 2013 dengan menampilkan pendapatan yang bekurang sebesar Rp 699.770.000, yakni dari jumlah yang sebelumnya mencapai Rp 1.368.931.420.000 menjadi Rp 1.368.231.650.000.

Hal tersebut ditegaskan Jubir Banggar Honda Hendarto dalam rapat paripurna Rancangan Perda tentang Perubahan APBD 2013 di gedung dewan, Kamis (29/8). " Selanjutnya kami serahkan kepada rapat paripurna DPRD untuk ditetapkan sebagai Perda Kota," ujar Honda.

Ia paparkan,dari hasil akhir pembahasan perubahan APBD Kota Surakarta Tahun 2013, adalah zero difisit. Salah satu faktor yang mendukung hal ini karena baik Banggar maupun TAPD konsisten pada komitmen, yang disepakati bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD.

Lebih jauh diungkapkan politisi PDI Perjuangan, dari pembahasan Banggar dan TAPD terjadi perubahan dalam penetapan di 9 dinas, dua UPTD, Rumah Sakit Umum Daerah, 2 Badan, 1 Bagian Lingkungan Hidup dan Sekretariat DPRD.

" Kebanyakan digeser, namun sebagian ada yang dikurangi atau ditambah " tukas Honda sembari mencontohkan pada anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset ( DPPKA ), menyangkut pengadaan mobil dinas dan operasional Wakil Walikota dan Tim Pembina Penggerak PKK sebesar Rp 765.800.000 digeser untuk pengadaan mobil hidrolis TPS Keliling dan pengadaan Handytalkie Satpol PP.


Secara menyeluruh, lanjut dia,dengan pendapatan yang berkurang sebesar Rp 699.770.000 berpengaruh pada anggaran belanja yang tadinya sebesar Rp 1.514.051.887.350 berubah menjadi Rp 1.513.352.117.350.

Rinciannya, belanja tidak langsung sebesar Rp 903.586.998.350 setelah pembahasan berkurang Rp 870.870, sehingga total belanja tidak langsung menjadi Rp 902.635.989.000.

Sedang untuk belanja langsung sebesar Rp 610.464.889.000 setelah pembahasan bertambah sebesar Rp 171.100.000 sehingga total belanja langsung menjadi Rp 619.635.989.000.

Dari yang terpapar, akhirnya memunculkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp 206.805.162 setelah pembahasan tidak mengalami perubahan. Demikian halnya dalam pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 61.684.695.000 setelah pembahasan tidak mengalami perubahan. ( K )