DPRD Kota Surakarta, http://dprd-surakartakota.go.id

Bagian Kelima
Bagian Kelima
Badan  Anggaran

Pasal  53

(1)     Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
(2)     Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap-tiap komisi dan paling banyak 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota DPRD.
(3)     Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan Anggaran merangkap anggota.
(4)     Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
(5)     Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota.
(6)     Penempatan anggota DPRD dalam Badan Anggaran dan perpindahannya ke alat kelengkapan DPRD lainnya didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.

Pasal 54  

Badan Anggaran mempunyai tugas:
a.    memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada walikota dalam mempersiapkan rancangan APBD, selambat-lambatnya lima bulan sebelum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b.    melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggran sementara;
c.    memberikan saran dan pendapat kepada walikota dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
d.    melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi gubernur bersama Tim Anggaran pemerintah daerah;
e.    melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggran sementara yang disampaikan oleh walikota;
f.    memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai pra rancangan APBD, rancangan APBD perubahan dan perhitungan APBD yang telah disampaikan oleh walikota; dan
g.    memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Bagian Keenam
Badan Kehormatan

Paragraf 1
Kedudukan dan Susunan

Pasal  55

(1)    Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
(2)    Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang dipilih dari dan oleh anggota DPRD.
(3)    Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang  wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
(4)    Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing-masing fraksi.
(5)    Untuk memilih anggota Badan Kehormatan, masing-masing fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan
(6)    Masa tugas Badan Kehormatan paling lama 2 ½ (dua setengah) tahun.
(7)    Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yang digantikan.
(8)    Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang
Pasal 56
(1)    Badan Kehormatan mempunyai tugas:
a.    memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;
b.    meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib DPRD dan / atau kode etik DPRD;
c.    melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD dan/atau masyarakat ; dan
d.    melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada  rapat paripurna DPRD.
(2)    Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 57

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Badan Kehormatan berwenang:
a.    memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
b.    meminta keterangan pengadu, saksi, dan / atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
c.    menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD.

Paragraf 3
Mekanisme Pengaduan/Pelaporan Pelanggaran
Pasal 58   

(1)    Mekanisme pengaduan/pelaporan pelanggaran:
a.    pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai identitas pengadu yang jelas dengan tembusan Badan Kehormatan;
b.    pimpinan DPRD wajib menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengaduan diterima;
c.    apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf b pimpinan DPRD tidak menyampaikan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan  dapat menindaklanjuti pengaduan tersebut;
d.    dalam hal pengaduan tidak disertai dengan identitas pengadu yang jelas, pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Badan Kehormatan; dan
e.    setiap pengaduan/pelaporan bersifat rahasia.
(2)    Mekanisme penelitian dan pemeriksaan pengaduan/laporan:
a.    Badan Kehormatan melakukan penelitian dan pemeriksaan pengaduan/laporan melalui permintaan katerangan dan penjelasan pelapor, saksi dan/atau yang bersangkutan serta pemeriksaan dokumen atau bukti lain;
b.    Badan Kehormatan membuat kesimpulan hasil penelitian dan pemeriksaan dengan disertai berita acara penelitian dan pemeriksaan; dan
c.    Badan Kehormatan menyampaikan kesimpulan hasil penelitian dan pemeriksaan kepada Pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti dalam Rapat Paripurna.
(3)    Prosedur penjatuhan sanksi:
a.    Badan kehormatan menetapkan jenis sanksi berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
b.    Badan Kehormatan melaporkan keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud huruf a  pada rapat paripurna DPRD;
c.    dalam jenis sanksi yang ditetapkan Badan Kehormatan berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD, setelah dilaporkan kepada rapat paripurna sebagaimana dimaksud huruf b, juga dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk diteruskan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan;
d.    dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan, pimpinan partai politik yang bersangkutan tidak menyampaikan keputusan pemberhentiannya, pimpinan DPRD meneruskan keputusan Badan Kehormatan kepada gubernur melalui walikota;
e.    Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD berdasarkan usul pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf d.


Pasal 59
 
(1)    Badan Kehormatan DPRD menetapkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti bersalah melanggar kode etik DPRD berdasarkan hasil pemeriksaan dan verifikasi oleh Badan Kehormatan.
(2)    Sanksi yang diberikan dapat berupa:
a.    teguran lisan;
b.    teguran tertulis;
c.    pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
d.    pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)    Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, kepada pimpinan fraksi dan pimpinan partai politik yang bersangkutan secara tertulis,
(4)    Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa  pemberhentian sebagai anggota DPRD, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Alat Kelengkapan Lain

Pasal 60

(1)    Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa panitia khusus.
(2)    Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap.
(3)    Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rapat paripurna DPRD atas usul anggota setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.
(4)    Pembentukan panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
(5)    Jumlah anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan jumlah anggota setiap komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran.
(6)    Anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) teridiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi.
(7)    Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.
(8)    Panitia khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat DPRD.


BAB XII
PERSIDANGAN, RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu
Persidangan
Pasal 61

(1)    Pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD, tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota DPRD.
(2)    Tahun sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) masa persidangan.
(3)    Masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD dilakukan tanpa masa reses.
(4)    Masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses.
(5)    Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.
(6)    Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
(7)    Jadwal dan kegiatan acara selama masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah
(8)    Untuk kegiatan reses DPRD dapat disediakan anggaran guna mendukung kegiatan sesuai biaya atau fasilitas dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
(9)    Selama masa reses berlangsung tidak dilakukan rapat oleh alat kelengkapan DPRD kecuali jika ada hal yang mendesak yang memerlukan diadakannya rapat.

Bagian Kedua
Rapat

Paragraf 1
Jenis dan Sifat Rapat

Pasal 62
(1)    Jenis Rapat DPRD terdiri atas:
a.     rapat paripurna;
b.     rapat paripurna istimewa;
c.     rapat pimpinan DPRD;
d.     rapat fraksi;
e.     rapat konsultasi;
f.     rapat Badan Musyawarah;
g.     rapat Komisi;
h.     rapat gabungan Komisi;
i.     rapat Badan Anggaran;
j.     rapat Badan Legislasi Daerah;
k.     rapat Badan Kehormatan;
l.     rapat panitia khusus;
m.     rapat kerja;
n.     rapat dengar pendapat; dan
o.     rapat dengar pendapat umum.
(2)    Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota DPRD dalam pengambilan keputusan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
(3)    Rapat paripurna istimewa merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan.
(4)    Rapat pimpinan DPRD merupakan rapat para pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
(5)    Rapat fraksi adalah rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh pimpinan fraksi.
(6)    Rapat konsultasi adalah rapat antara pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh pimpinan DPRD.
(7)    Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah.
(8)    Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua, wakil ketua atau sekretaris komisi.
(9)    Rapat gabungan komisi merupakan rapat antarkomisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
(10)    Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran.
(11)    Rapat Badan Legislasi Daerah merupakan rapat anggota Badan Legislasi Daerah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Legislasi Daerah.
(12)    Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan.
(13)    Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
(14)    Rapat kerja merupakan rapat antara DPRD dan walikota atau pejabat yang ditunjuk atau antara Badan Anggaran, komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan walikota atau pejabat yang ditunjuk.
(15)    Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara DPRD dan pemerintah daerah.
(16)    Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara DPRD dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perorangan atau antara komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perorangan.


Pasal 63
(1)    Rapat paripurna DPRD diadakan secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun masa sidang.
(2)    Rapat paripurna selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas usul:
a.    walikota;
b.    pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
c.    anggota dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah anggota DPRD yang mencerminkan lebih dari 1 (satu) fraksi.
(3)    Rapat paripurna DPRD diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

Pasal 64
(1)    Hasil rapat paripurna DPRD dituangkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
(2)    Hasil rapat pimpinan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan DPRD.
(3)    Peraturan atau keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)    Peraturan atau keputusan DPRD dilaporkan kepada gubernur, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 65
Semua rapat di DPRD pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.

Pasal 66
(1)    Rapat DPRD yang bersifat terbuka meliputi rapat paripurna DPRD, rapat paripurna istimewa, dan rapat dengar pendapat umum.
(2)    Rapat DPRD yang bersifat tertutup meliputi rapat pimpinan DPRD, rapat konsultasi, rapat Badan Musyawarah, rapat Badan Anggaran, dan rapat Badan Kehormatan.
(3)    Rapat DPRD yang bersifat terbuka dan dapat dinyatakan tertutup meliputi rapat Komisi, rapat gabungan Komisi, rapat panitia khusus, rapat Badan Legislasi Daerah, rapat kerja, dan rapat dengar pendapat.

Pasal 67

(1)    Rapat-rapat DPRD bersifat terbuka untuk umum, kecuali yang dinyatakan tertutup berdasarkan peraturan tata tertib DPRD atau atas kesepakatan diantara pimpinan DPRD.
(2)    Rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat sesuai dengan substansi yang akan dibahas.
(3)    Rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengambil keputusan,  kecuali:
a.    penetapan pimpinan DPRD;
b.    persetujuan rancangan peraturan daerah;
c.    APBD;
d.    penetapan, perubahan, penghapusan pajak dan retribusi daerah;
e.    utang piutang, pinjaman dan pembebanan kepada daerah;
f.          Badan Usaha Milik Daerah;
g.    penghapusan tagihan sebagian atau seluruhnya;
h.    persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai;
i.      kebijakan tata ruang;
j.      kerjasama antar daerah;
k.    pemberhentian dan penggantian pimpinan DPRD;
l.      penggantian antar waktu anggota DPRD;
m.    usulan pengangkatan dan/atau pemberhentian walikota dan/atau wakil walikota; dan
n.    meminta laporan keterangan pertanggungjawaban walikota  dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 68
(1)    Pembicaraan dalam rapat tertutup tidak boleh diumumkan.
(2)    Materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan oleh peserta rapat.
(3)    Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau materi rapat tertutup yang harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakannya.
(4)    Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69
(1)    Pimpinan rapat setelah membuka rapat memberitahukan surat masuk dan surat keluar untuk diberitahukan kepada peserta atau untuk dibahas dalam rapat, kecuali surat yang berkaitan dengan urusan kerumahtanggaan DPRD.
(2)    Pada setiap rapat DPRD dibuat risalah rapat yang memuat proses dan materi pembicaraan rapat.
(3)    Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh pimpinan DPRD.

Paragraf 2
Waktu dan Tempat

Pasal 70  

(1)    Waktu - waktu rapat DPRD:
-    Hari  Senin – Kamis : pukul 09.00 – 15.30 WIB
-    Hari Jumat                 : pukul 08.00 – 11.00 WIB
(2)    Apabila diperlukan, DPRD dapat melakukan rapat pada malam hari pukul 19.30 – 23.00 WIB.
(3)    Perubahan dari waktu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan oleh rapat yang bersangkutan.
(4)    Tempat rapat dilakukan di gedung DPRD dan jika dipandang perlu dapat dilaksanakan di luar gedung DPRD atas persetujuan pimpinan DPRD.


Paragraf 3
Tata Cara Rapat

Pasal 71
(1)    Setiap anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, baik rapat paripurna maupun rapat alat kelengkapan sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
(2)    Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani daftar hadir yang disediakan oleh Sekretariat DPRD.
(3)    Para undangan yang menghadiri rapat DPRD, disediakan daftar hadir rapat tersendiri.
(4)    Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.

Pasal 72

(1)    Pimpinan rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan.
(2)    Apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat telah berakhir, pimpinan rapat menunda penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan rapat.
(3)    Pimpinan rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan/atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat.

Pasal 73   

(1)    Apabila ketua DPRD berhalangan untuk memimpin rapat, rapat dipimpin oleh wakil ketua DPRD.
(2)    Apabila pimpinan DPRD berhalangan, maka rapat dipimpin oleh anggota yang ditunjuk oleh pimpinan DPRD.
(3)    Apabila ketua alat kelengkapan berhalangan untuk memimpin rapat, rapat dipimpin oleh wakil ketua atau sekretaris alat kelengkapan.
(4)    Apabila pimpinan alat kelengkapan berhalangan, maka rapat dipimpin oleh anggota yang ditunjuk oleh pimpinan alat kelengkapan.


Paragraf 4
Pengambilan Keputusan

Pasal 74

(1)    Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
(2)    Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.



Pasal 75

Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum.

Pasal 76
(1)    Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:
a.    dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian walikota dan/atau wakil walikota;
b.    dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD untuk memberhentikan pimpinan DPRD serta untuk menetapkan peraturan daerah dan APBD; atau
c.    dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna DPRD selain rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
(2)      Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
a.    disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   huruf a;
b.    disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
c.    disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
(3)    Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
(4)    Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
(5)    Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b untuk pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat dan memberhentikan pimpinan DPRD serta menetapkan peraturan daerah, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan rapat paripurna DPRD tidak dapat diulang lagi.
(6)    Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada gubernur.
(7)    Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi.
(8)    Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.


Pasal 77
(1)    Rapat alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1)  huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) ditambah 1 (satu) anggota alat kelengkapan yang bersangkutan dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
(2)    Dalam hal rapat alat kelengkapan DPRD mengambil keputusan, keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota alat kelengkapan yang hadir.

Pasal 78
Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

Paragraf 5
Perubahan Acara Rapat

Pasal 79  

(1)    Fraksi, alat kelengkapan DPRD atau pemerintah daerah dapat mengajukan usul perubahan kepada pimpinan DPRD mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, baik mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah yang akan dibahas.
(2)    Usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan selambat-lambatnya tiga hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.
(3)    Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Badan Musyawarah untuk segera dibicarakan.
(4)    Badan Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
(5)    Apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, pimpinan DPRD menetapkan dan mengambil keputusan perubahan acara rapat.
 
Pasal 80  
 
(1)    Dalam keadaan memaksa, pimpinan DPRD, pimpinan fraksi, atau pemerintah daerah dapat mengajukan usul perubahan tentang acara rapat paripurna yang sedang berlangsung.
(2)    Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara tersebut.

Paragraf 6
Tata Cara Pembicaraan

Pasal 81  

(1)    Pimpinan rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tata tertib DPRD ini.
(2)    Pimpinan rapat hanya berbicara selaku pimpinan rapat untuk men¬jelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan anggota rapat.
(3)    Apabila pimpinan rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, untuk sementara pimpinan rapat diserahkan kepada pimpinan yang lain.

Pasal 82  

(1)    Sebelum berbicara, anggota rapat yang akan berbicara mendaftarkan namanya lebih dahulu, dan pendaftaran tersebut dapat juga dilakukan oleh fraksinya.
(2)    Anggota rapat yang belum mendaftarkan namanya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh berbicara, kecuali apabila menurut pendapat Pimpinan Rapat ada alasan yang dapat diterima.


Pasal 83   

(1)    Giliran berbicara diatur oleh pimpinan rapat menurut urutan pendaftaran nama.
(2)    Anggota rapat berbicara ditempat yang telah disediakan setelah dipersilahkan oleh pimpinan rapat.
(3)    Seorang anggota rapat yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara dapat digantikan oleh anggota rapat dari fraksinya dengan sepengetahuan pimpinan rapat.
(4)    Pembicara dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.

Pasal 84  

(1)    Pimpinan rapat dapat menentukan lamanya anggota rapat berbicara.
(2)    Pimpinan rapat dapat memperingatkan dan meminta anggota rapat yang berbicara mengakhiri pembicaraan, apabila rnelampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 85   

(1)    Setiap waktu dapat diberikan kesempatan kepada anggota rapat melakukan interupsi untuk:
a.    meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
b.    menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan/atau tugasnya;
c.    mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; atau
d.    mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
(2)    Pimpinan rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.
(3)    Terhadap pembicaraan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, tidak dapat diadakan pembahasan.
(4)    Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, sebelum dibahas harus mendapat persetujuan anggota rapat.

Pasal 86   

(1)    Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pem¬bicaraan sebagaimana disampaikan oleh pimpinan rapat pada awal rapat, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 85.
(2)    Apabila seorang pembicara menurut pendapat pimpinan rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, pimpinan rapat mem¬peringatkannya dan meminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.

Pasal 87    
(1)    Pimpinan rapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata-kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang meng¬ganggu ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk rnelakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
(2)    Pimpinan rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya.
(3)    Apabila pembicara memenuhi permintaan pimpinan rapat, kata-¬kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.

Pasal 88   

(1)    Apabila seseorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, pimpinan rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
(2)    Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, pimpinan rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat.
(3)    Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah pimpinan rapat.

Pasal 89    
(1)    Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila pimpinan rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88.
(2)    Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.


Paragraf 7
Risalah, Catatan Rapat dan Laporan

Pasal 90   
(1)    Untuk setiap rapat paripurna, dibuat risalah yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.
(2)    Pada setiap rapat paripurna dibuat risalah rapat yang memuat proses dan materi pembicaraan rapat.
(3)    Risalah adalah catatan rapat paripurna yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang:
a.    jenis dan sifat rapat;
b.    hari dan tanggal rapat;
c.    tempat rapat;
d.    acara rapat;
e.    waktu pembukaan dan penutupan rapat;
f.    Ketua dan sekretaris  rapat;
g.    jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir; dan
h.    undangan yang hadir.
(4)     Dalam rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh pimpinan DPRD.
(5)    Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f adalah sekretaris DPRD atau Pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD yang ditunjuk  oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 91    

Sekretaris rapat menyusun risalah untuk dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.

Pasal 92  

(1)    Dalam setiap rapat DPRD kecuali rapat paripurna DPRD, dibuat catatan rapat dan laporan singkat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat yang bersangkutan.
(2)    Catatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta dilengkapi dengan catatan tentang hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2).
(3)    Laporan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesimpulan dan/atau keputusan rapat.


Pasal 93   

(1)    Sekretaris rapat secepatnya menyusun laporan singkat dan catatan rapat sementara untuk segera dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92.  
(2)    Setiap anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap catatan rapat sementara dalam waktu dua hari sejak diterimanya catatan rapat sementara tersebut dan menyampaikannya kepada sekretaris rapat yang bersangkutan.

Pasal 94    

(1)    Dalam risalah, catatan rapat, dan laporan singkat mengenai rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata "rahasia".
(2)    Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan/atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam risalah, catatan rapat, dan/atau laporan singkat.

Paragraf 8
Undangan dan Peninjau

Pasal 95    

(1)    Undangan rapat adalah:
a.    anggota DPRD yang hadir dalam rapat alat kelengkapan DPRD atas undangan pimpinan DPRD dan bukan anggota alat kelengkapan yang bersangkutan; dan
b.    mereka yang bukan anggota DPRD, yang hadir dalam rapat DPRD atas undangan pimpinan DPRD.
(2)    Peninjau dan/atau wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat DPRD tanpa undangan pimpinan DPRD dengan mendapatkan persetujuan dari pimpinan DPRD atau pimpinan alat kelengkapan yang bersangkutan.
(3)    Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
(4)    Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.
(5)    Untuk undangan, peninjau, dan wartawan disediakan tempat tersendiri.
(6)    Undangan, peninjau, dan wartawan wajib menaati tata tertib rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

Pasal 96    

(1)    Pimpinan rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 tetap dipatuhi.
(2)    Pimpinan rapat dapat meminta agar undangan, peninjau, dan/atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruang rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah pimpinan rapat.
(3)    Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)    Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 97   

(1)    Dalam menghadiri rapat paripurna, pimpinan dan anggota DPRD mengenakan pakaian :
a.    sipil harian dalam hal rapat yang dilaksanakan tidak akan mengambil keputusan DPRD.
b.    sipil resmi dalam hal rapat yang dilaksanakan akan mengambil keputusan DPRD.
c.    batik dalam hal rapat yang dilaksanakan pada hari Kamis dan Jum’at.
(2)    Dalam menghadiri rapat paripurna istimewa, pimpinan dan anggota DPRD mengenakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan bagi wanita berpakaian nasional.

Pasal  98   

(1)    Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, pimpinan dan anggota DPRD memakai pakaian sipil harian, pakaian dinas harian lengan panjang atau batik.
(2)    Dalam hal acara-acara tertentu pimpinan dan anggota DPRD dapat memakai pakaian daerah.


Bagian Ketiga
Pengambilan Keputusan

Paragraf 1
Tata cara

Pasal 99    

(1)    Pengambilan keputusan adalah proses penyelesaian akhir suatu masalah yang dibicarakan dalam setiap jenis rapat DPRD.
(2)    Keputusan rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan atau penolakan.


Pasal 100    

(1)    Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
(2)    Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.


Pasal 101   

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah maupun berdasarkan suara terbanyak merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

Paragraf 2
Jenis dan Proses Penetapan Keputusan

Pasal 102  
 
(1)    Kebijakan yang ditetapkan DPRD berbentuk peraturan DPRD, keputusan DPRD dan keputusan pimpinan DPRD.
(2)    Peraturan DPRD dan keputusan DPRD sebagaimana ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD, ditandatangani oleh ketua atau wakil ketua DPRD yang memimpin rapat paripurna pada hari itu juga.
(3)    Keputusan pimpinan DPRD ditetapkan dalam rapat pimpinan DPRD, ditandatangani oleh ketua dan wakil ketua DPRD yang hadir dalam rapat pimpinan pada hari itu juga.

Pasal 103   
(1)    Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dilakukan setelah anggota DPRD yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau saran dan dipandang cukup sebagai bahan penyelesaian masalah yang dimusyawarahkan.
(2)    Untuk dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan rapat menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat.

Pasal 104   
(1)    Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup.
(2)    Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan.
(3)    Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara tertutup dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang dipandang perlu.
Pasal 105     
(1)    Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak atau tidak menyatakan pilihan dilakukan oleh anggota DPRD yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh anggota DPRD yang hadir.
(2)    Perhitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung setiap anggota DPRD.
(3)    Anggota DPRD yang meninggalkan ruang sidang dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusan.

BAB XIII
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 106
(1)    Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau walikota.
(2)    Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau walikota disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
(3)    Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan program legislasi daerah.
(4)    Dalam keadaan tertentu, DPRD atau walikota dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di luar program legislasi daerah.

Pasal 107
(1)    Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Badan Legislasi Daerah.
(2)    Rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Badan Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, daftar nama dan tandatangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
(3)    Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Legislasi Daerah untuk dilakukan pengkajian.
(4)    Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Badan Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada rapat paripurna DPRD.
(5)    Rancangan peraturan daerah yang telah dikaji oleh Badan Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
(6)    Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
a.    pengusul memberikan penjelasan;
b.    fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
c.    pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
(7)    Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
a.     persetujuan;
b.     persetujuan dengan pengubahan; atau
c.     penolakan.
(8)    Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPRD menugasi Komisi, gabungan Komisi, Badan Legislasi Daerah, panitia khusus atau panitia kerja untuk menyempurnakan rancangan peraturan daerah tersebut.
(9)    Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada walikota.



Pasal 108
(1)    Rancangan peraturan daerah yang berasal dari walikota diajukan dengan surat walikota kepada pimpinan DPRD.
(2)    Rancangan peraturan daerah yang berasal dari walikota disiapkan dan diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 109
Apabila dalam satu masa sidang walikota dan DPRD menyampaikan rancangan peraturan daerah mengenai materi yang sama maka yang dibahas adalah rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.


Pasal 110
(1)    Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau walikota dibahas oleh DPRD dan walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama.
(2)    Pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
(3)    Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a.    Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari walikota dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
1.    penjelasan walikota dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah;
2.    pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah; dan
3.    tanggapan dan/atau jawaban walikota terhadap pemandangan umum fraksi.
b.    Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
1.    penjelasan pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi, pimpinan Badan Legislasi Daerah, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah;
2.    pendapat walikota terhadap rancangan perda; dan
3.    tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat walikota.
c.    pembahasan dalam rapat komisi, gabungan Komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
(4)    Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a.    pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
1.    penyampaian laporan pimpinan Komisi/pimpinan gabungan Komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c; dan
2.    permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
b.    pendapat akhir walikota.
(5)    Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
(6)    Dalam hal rancangan peraturan daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan walikota, rancangan peraturan daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Pasal 111
(1)    Rancangan peraturan daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan walikota.
(2)    Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
(3)    Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh walikota, disampaikan dengan surat walikota disertai alasan penarikan.
(4)    Rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Walikota.
(5)    Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh walikota.
(6)    Rancangan peraturan daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.


Pasal 112
(1)    Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada walikota untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
(2)    Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 113
(1)    Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ditetapkan oleh walikota dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan walikota.
(2)    Dalam hal rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama, rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadi peraturan daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
(3)    Dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi: peraturan daerah ini dinyatakan sah.
(4)    Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir peraturan daerah sebelum pengundangan naskah peraturan daerah ke dalam lembaran daerah.
(5)    Rancangan peraturan daerah yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)    Peraturan daerah berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.
(7)    Peraturan daerah setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus disampaikan kepada gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KODE ETIK DPRD

Pasal 114     

(1)    DPRD menyusun kode etik yang berisi norma  yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
(2)    Ketentuan mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan DPRD tentang kode etik.


BAB XV
LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Larangan

Pasal 115    

(1)    Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai :
a.    pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
b.    hakim pada badan peradilan; atau
c.    Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
(2)    Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD.
(3)    Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi.

Bagian kedua
Sanksi
Pasal 116   

(1)    Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.
(2)    Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.
(3)    Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.

Pasal 117   
Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) berupa:
a.    teguran lisan;
b.    teguran tertulis;dan/atau
c.    diberhentikan dari pimpinan dari alat kelengkapan

Pasal 118    
Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29  dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115.

BAB XVI
PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU,  PENGGANTIAN ANTAR WAKTU  DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Bagian Kesatu
Pemberhentian Antar Waktu

Pasal 119     
(1)    Anggota DPRD berhenti antar waktu karena :
a.    meninggal dunia;
b.    mengundurkan diri sebagai anggota atas permintaan sendiri secara tertulis;atau
c.    diberhentikan.
(2)    Anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada     ayat (1) huruf c apabila:
a.    tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
b.    melanggar sumpah / janji jabatan dan Kode Etik DPRD;
c.    dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih;
d.    tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
e.    diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.      tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
g.    melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h.    diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
i.      menjadi anggota partai politik lain.
(3)    Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi anggota DPRD yang berkedudukan sebagai pimpinan DPRD dan/atau alat kelengkapan DPRD.
Pasal 120  

(1)    Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh Pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada gubernur.
(2)    Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur melalui walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
(3)    Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagimana dimaksud pada ayat (2) Walikota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur.
(4)    Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD dari Walikota.
(5)    Peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (4) berlaku sejak ditetapkan, kecuali peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 121
 
(1)    Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 119 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan DPRD atas pengaduan dari pimpinan DPRD, masyarakat, dan/atau pemilih.
(2)    Keputusan Badan Kehormatan DPRD mengenai pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan DPRD kepada rapat paripurna.
(3)    Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD menyampaikan keputusan Badan Kehormatan DPRD kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
(4)    Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada Pimpinan DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pimpinan DPRD.
(5)    Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD meneruskan keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur melalui walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
(6)    Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), walikota menyampaikan keputusan tersebut kepada gubernur.
(7)    Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari walikota.

Pasal 122    
(1)    Dalam hal pelaksanaan penyelidikan dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1), Badan Kehormatan DPRD dapat meminta bantuan dari ahli independen.
(2)    Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelidikan, verifikasi dan pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan DPRD diatur dengan peraturan DPRD tentang tata beracara Badan Kehormatan.

Bagian Kedua
Penggantian Antar Waktu

Pasal 123  

(1)     Anggota DPRD yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
(2)    Dalam hal calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota, anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
(3)    Masa jabatan anggota DPRD pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikannya.